banner 300600 YUSTISI.ID - SEPUTAR INFORMASI HUKUM, POLITIK & PEMERINTAHAN

Dugaan Pungli Dana BOS di Bandar Lampung Disorot, Setoran Rp500 Ribu per Pengajuan Disinyalir Mengalir hingga Tingkat Pimpinan

  • Bagikan

YUSTISI, Bandar Lampung (15.11.26) – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perubahan belanja dan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menjadi sorotan. Sejumlah narasumber menyebut praktik yang diduga telah berlangsung lama tersebut melibatkan sejumlah oknum pejabat dan berpotensi membebani para kepala sekolah.

Berdasarkan keterangan narasumber, kepala sekolah diduga diminta memberikan setoran sebesar Rp500 ribu setiap kali mengajukan perubahan belanja maupun perubahan anggaran BOS.

banner 300600

Pengajuan tersebut disebut dapat dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Narasumber menyebut rata-rata pengajuan berkisar empat hingga lima kali per tahun untuk setiap sekolah.

Jika dihitung berdasarkan jumlah 167 sekolah dasar (SD) di Kota Bandar Lampung, dugaan pungutan sebesar Rp500 ribu per pengajuan berpotensi menghasilkan nilai lebih dari Rp80 juta dalam satu kali putaran pengajuan.

Sementara itu, apabila setiap sekolah rata-rata mengajukan perubahan anggaran sebanyak tiga kali dalam setahun, nilai dugaan pungutan tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp250,5 juta per tahun.

“Praktik ini diduga sudah berlangsung cukup lama. Setiap kali ada pengajuan perubahan belanja atau anggaran BOS, kepala sekolah disebut harus menyiapkan uang sebesar Rp500 ribu,” ungkap seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (14/11/2026).

Narasumber tersebut juga menduga bahwa aliran uang tidak hanya melibatkan oknum pejabat pada tingkat kepala bidang (kabid). Setoran tersebut disebut-sebut berpotensi mengalir hingga ke tingkat pimpinan dinas.

Selain dugaan pungutan dalam proses perubahan anggaran BOS, narasumber juga menyinggung adanya modus pungutan lain yang dikaitkan dengan kegiatan perpisahan pengawas sekolah.

Lebih lanjut, narasumber turut menyebut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berinisial EA. Ia menduga mantan pejabat tersebut masih memiliki pengaruh dalam lingkungan dinas meskipun sudah tidak lagi menjabat.

Namun, dugaan keterlibatan maupun pengaruh tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Narasumber menilai apabila praktik tersebut benar terjadi, dampaknya dapat merugikan dunia pendidikan. Pasalnya, dana BOS semestinya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah dan kepentingan peserta didik.

“Jika benar ada pungutan seperti ini, tentu sangat membebani kepala sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan justru berpotensi dialihkan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Atas dugaan tersebut, narasumber mendesak aparat pengawas dan penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, menelusuri aliran dana, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Ia juga meminta aparat penegak hukum di Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

“Saya berharap aparat penegak hukum di Lampung dan KPK segera menindaklanjuti informasi ini. Jika ditemukan bukti yang cukup, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, keterangan atau tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini belum tercantum dalam bahan informasi yang diterima redaksi. Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait diperlukan agar pemberitaan berimbang. (Tim/Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 300600