Reporter: Zulham Daeng
YUSTISI.ID, (11.11.2026), JAKARTA – Pemerintah menetapkan kuota pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2027 mencapai 9,85 juta ton. Alokasi tersebut mencakup kebutuhan sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung produktivitas pangan nasional.
Keputusan itu dihasilkan melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil kesepakatan, sektor pertanian memperoleh alokasi sebesar 9,55 juta ton. Sementara itu, sebanyak 295.936 ton disiapkan untuk mendukung kebutuhan sektor perikanan.
Zulkifli Hasan mengatakan, kepastian pasokan pupuk menjadi salah satu aspek penting dalam menunjang aktivitas produksi petani maupun nelayan. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan dan ketersediaan pupuk harus dilakukan lebih awal agar tidak menghambat kegiatan produksi.
Menurutnya, kebijakan alokasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan dalam menjalankan kegiatan mereka.
Selain membahas kuota untuk tahun mendatang, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap realisasi distribusi pupuk bersubsidi tahun 2026 yang masih berlangsung.
Hingga 8 November 2026, penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tercatat telah mencapai 7,28 juta ton. Adapun kebutuhan distribusi hingga penghujung tahun diproyeksikan sebesar 9,49 juta ton.
Dengan capaian tersebut, pemerintah mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat penyaluran sisa alokasi yang tersedia. Distribusi diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual serta kondisi penyerapan di masing-masing sektor.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan distribusi harus menjadi perhatian bersama agar pupuk yang telah disediakan pemerintah dapat diterima oleh penerima manfaat tanpa keterlambatan.
Rakortas tersebut juga membicarakan kesiapan pengadaan bahan baku pupuk serta penyelesaian kewajiban pembayaran subsidi untuk tahun anggaran sebelumnya. Kedua hal ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan memastikan proses distribusi berjalan tanpa hambatan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pupuk bersubsidi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan bahan baku, hingga penyaluran kepada penerima yang berhak.
Pemerintah berharap ketersediaan pupuk yang lebih terjamin dapat mendukung keberlangsungan produksi pertanian dan perikanan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. (/Red)
