YUSTISI.ID Lampung Tengah (27.05.2025l -Anggaran Hibah Pilkada di KPU Lampung Tengah Rp85 miliar dididuga sarat di korupsi. Pengelolaan anggaran pilkada tertinggi di Lampung itu sarat dengan kegiatan fiktif dan markup pada pengadaan logistik dan perjalanan dinas. Belum termasuk anggaran internal KPU yang juga mencapai puluhan miliar.
“Anggaran KPU Lampung Tengah itu sangat rentan di Korupsi. Mulai pengelolaan dana pengadaan Logistik Pemilu 2023-2024. Indikasi korupsi akan mulai terlihat, dari penggunaan teknis pada kegiatan tahapan Pemilu sampai dengan pelaksanaan Hari H pelaksanaan. Bahkan iklan di media yang dilaksanakan setelah Pilkada,” kata sumber di KPU Lampung tengah.
Menurutnya, indikasi Penyimpangan anggaran akan terjadi dari mulai Mark Up/Fiktif anggaran rutin, sampai dengan pengadaan barang dan jasa. Juga penyimpangan lainnya diprediksi terjadi juga pada pengadaan logistik Pemilu yang menyalahi RAB/Spek aturan pengadaan barang dan jasa.
Informasi di KPU Lampung Tengah juga menyebutkan anggaran KPU Lampung tengah selain gaji dan honor, juga digunakan untuk pengadaan logistik, ATK, BBM, Perjalanan dinas luar dan dalam kota, dana publikasi. “APH harus mengusut dugaan penyelewengan atau Korupsi uang pilkada itu bang,” katanya sumber sl
Ketua KPU Lampung Tengah Irawan Indrajaya, yang dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa soal anggaran KPU Lampung Tengah itu dikelola Kesekretariatan. “Anggaran dikelola Sekretaris KPUD. Silahkan konfirmasi ke Sekretariatan,” Kata Irawan kepada wartawan. Sementara Sekretaris KPU Faisal belum merespon konfirmasi wartawan.
Seperti di ketahui kebutuhan anggaran tertinggi untuk Kabupaten Kota adalah Lampung Tengah dengan Rp85 Miliar dan Lampung Timur Rp73 Miliar. Dilanjutkan secara berurutan, Tanggamus Rp67 miliar, Lampung Utara Rp64 miliar, Lampung Selatan Rp62 miliar, Tulang Bawang Rp54 Miliar, Bandar Lampung Rp.53 miliar dan Pesawaran Rp49 miliar. Selanjutnya, Waykanan Rp.44 miliar, Mesuji Rp35 miliar, Pringsewu: Rp33 miliar, Lampung Barat Rp30,9 miliar, Pesisir Barat Rp30 miliar, Tulang Bawang Barat Rp28 miliar dan Metro Rp19 miliar.
Kepala Biro Investigasi Jaringan Pemberantasan Korupsi Lampung Fenny Setiawan mengatakan akan bersurat untuk mengkonfirmasi serta klarifikasi temuan dugaan KKN dalam penggunaan dana 85 Milyar penyelenggaraan Pilkada serentak 2023-2024 yang lalu KPU Lampung Tengah harus membuka secara transparan ke publik ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat ujar Fenny*
Timred/aang
