YUSTISI.ID Jakarta ,(05.10.2024) – Presiden Terpilih Dalam Pemilu Presiden Terpilih Jenderal (Purn) Prabowo Subianto harus mendapat support dari Seluruh Rakyat Indonesia. Karena Kedaulatan di Negara ini ada ditangan Rakyat maka niat baik Dari Presiden terpilih sepenuhnya harus didukung rakyat Indonesia karena tidak mungkin Presiden terpilih hanya dengan semangatnya melaksanakan niat baik dalam pemberantasan Korupsi. (05/10).
Oleh sebab itu setiap penegakkan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia untuk diikuti dan dimonitor oleh Rakyat Indonesia dan dilaporkan oleh rakyat Indonesia agar tidak ada celah sedikitpun oknum aparat penegak hukum maupun para oknum lawyer hitam yang dalam menangani kasus korupsi meloloskan kasus korupsi dengan mudah. Niat Presiden terpilih melibatkan Pasukan Khusus dalam Pemberantasan Korupsi sudahlah sangat tepat sehingga para penegak hukum tidak bisa main – main dalam penegakkan hukum dan perlu kerjasama yang baik Seluruh rakyat Indonesia ujar Praktisi yang juga Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Lampung Utara Dr.Ery Setya Negara,SH.,MH.,saat dikonfirmasi oleh yustisi di sela memberikan perkuliahan Umum dan kuliah Perdana UMKO di Lampung
Dengan Pasukan Khusus dan orang yang mempunyai dedikasi serta track record yg baik dalam pemberantasan Korupsi,adalah modal utama ibarat sapu harus bersih untuk menyapu para koruptor di negeri ini yg sudah menjadi jaringan gurita di seluruh lapisan baik birokrasi Dari pusat sampai Daerah maupun BUMN yang bergerak di darat maupun di laut.
Memang tidak mudah dalam memonitor kinerja dari aparat penegak hukum. Apalagi selalu banyak celah dalam mencari jalan pelolosan bagi para koruptor yang dilakukan oleh para oknum penegak hukum yang rakus akan kekuasaan dan rakus akan harta kekayaan ujar Ery yang juga alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Undip 2015.
Penegakkan hukum dalam pemberantasan Korupsi harus ditangani secara teliti serta komprehensif oleh sebab itu Sudah saatnya Presiden Terpilih Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menunjuk dari Kalangan TNI yang benar menguasai Ilmu Hukum sebagai Jaksa Agung. Karena TNI sudah sangat teruji dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara ini disamping itu sudah saatnya Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk Aparat penegak hukum di Kejaksaan Agung dari Keluarga TNI umpama Istri dari Prajurit TNI atau Suami dari Prajurit TNI yang meniti karir di Kejaksaan sejak awal karena dapat diyakini bahwa Pengaruh Keluarga TNI akan tertular Idealismenya dalam pelaksanaan tugas di Kejaksaan. Kalau Penegak hukum diserahkan kepada orang yang tidak teruji kredibilitasnya makan Akan percuma dan Korupsi tidak akan diberantas ujung – ujungnya rakyat menderita lagi serta Koruptor berpesta pora karena penanganan pemberantasan korupsi tersebut tidak serius dan lemah akan intimidasi serta teror-teror secara sistematis yang dilakukan oleh jaringan gurita koruptor,apalagi ditengah – tengah transisi Pengalihan kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Jenderal TNI (Purn) Subianto.
Ery sudah mencium gelagat serta setting – settingan dari oknum Kejaksaan mencari jalan untuk ditunjuk jadi jaksa Agung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan memang ada celah untuk itu seloroh ery yang juga aktivis anti Korupsi dari DPN Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) 2004 – 2024.
Beberapa oknum petinggi sudah mulai saling sikut dalam kurun waktu juni 2024 – sampai saat ini, untuk mencapai jabatan tertinggi di Korp Adhyaksa itu
Info terkini yang saya terima bahwa Seorang oknum Kajati sudah bergerak merapat dan telah mendapat restu dari Jaksa Agung dan Istana untuk menjabat sebagai Eselon 1 Deputi 3 Kemenko Polhukam Bid Hukum menggantikan Jaksa Sugeng Purnomo. Setelah itu untuk memuluskan agar oknum tersebut ditunjuk oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebagai Jaksa agung atau menjadi Pejabat di Kejaksaan Agung kan sangat luar biasa hal ini semangat meraih kekuasaan dengan segala cara ujar ery sambil tertawa.
Hal ini harus segera dicegah,peran media itu sangat penting untuk mengawal serta membentuk kekuatan civil society menjadi kuat dan ada daya bargaining posisi kepada kekuasaan dalam hal ini pemerintahan baru yang akan dilantik 20 Oktober nanti Presiden terpilih Prabowo-Gibran haruslah cermat dan tanggap dalam segala hal harapan saya kata ery setyanegara menegaskan dalam nada yang penuh harapan.
Apabila oknum – oknum yang punya rekam jejak di Kejaksaan yang tidak baik menjadi Pejabat di Kejaksaan Agung maka akan sirna harapan dari Seluruh Rakyat Indonesia Mendukung Penuh Pemberantasan Korupsi oleh Presiden Terpilih Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto . Apalagi selama ini rekam jejaknya sangat tidak baik dan mencari celah serta bekerja asal – asalan dalam Pemberantasan Korupsi. Suatu Contoh saja masih segar dalam rekam jejak saat penanganan Kasus Korupsi di BUMN Bukit Asam yang menabrak aturan serta perundang – undangan yaitu hanya memakai referensi dalam penegakkan hukum dari satu sumber;
Hanya menggunakan alat bukti dari hasil audit Akuntan Publik bukan dari lembaga negara seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga para koruptor diuntungkan lolos dari jerat hukum. Sedangkan BPK adalah satu-satunya lembaga negara berhak dan memiliki kewenangan Menilai dan / atau menetapkan jumlah nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau Badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan keuangan Negara.
Sehingga kasasi yang dipakai oleh oknum kejaksaan tersebut diduga hanya akal – akalan saja supaya dapat meloloskan para koruptor di BUMN Bukit Asam dalam akusisi saham PT.SBS dapat lolos dari Jerat hukum dan dapat dengan bebas melenggang begitu saja.
Ery juga meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto harus mencegah hal ini terjadi ujar ery lagi.,kita sama-sama kawal ya ujarnya dengan nada serius.
Presiden terpilih Prabowo Subianto harus mengetahui permasalahan ini dan Informasi dari Rakyat lewat Media ini harus sampai ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar para Oknum – oknum penegak hukum yang setengah hati dalam menegakkan hukum dalam pemberantasan Korupsi tidak menggunakan kekuasaan atau akal – akalan dalam pemberantasan Korupsi
Apalagi oknum jaksa tersebut pernah mengancam mantan Anggota DPR RI Arteria Dahlan tidak boleh masuk ke Dapil Jawa Timur. Sedangkan dia lupa bahwa setiap anggota DPR RI memiliki hak untuk melayani Dapil dari anggota DPR RI tersebut terpilih Oknum Jaksa tukang ancam tersebut tidak layak menjadi Jaksa Agung atau Pejabat Di Kejaksaan Agung. Bisa merusak tatanan dan Integritas dari institusi Kejaksaan Agung.
Sekali lagi saya berharap sekali kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto harus Selektif dalam menunjuk Pejabat di Kejaksaan Agung . Dan Sudah saatnya Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa yang memiliki Latar Belakang Militer atau Pernah menjabat Di Institusi TNI sebagai Jaksa . Hal ini untuk mencegah terjadi Gesekan dengan Institusi lain seperti Polri karena TNI POLRI selama ini sudah teruji Integritasnya sehingga Pemberantasan Korupsi yang selalu didengung – dengungkan Oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat secara maksimal dilaksanakan dan dari Hasil Pemberantasan Korupsi Rakyat dapat menikmati Kesejahteraan. Sekarang rakyat menunggu janji kampanye dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Pemberantasan Korupsi.
(Rhm/red)
