YUSTISI.ID, Bandar Lampung (07.11.2025) – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 10 anggota Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025). Pembentukan komite ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat agenda reformasi kelembagaan Polri menuju institusi yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.
Pelantikan dimulai pukul 16.00 WIB, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam sumpah tersebut, para anggota komite berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Bahwa saya akan menjalankan tugas jabatan dengan mengutamakan etika, bekerja sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian penggalan sumpah yang diucapkan secara serempak oleh para anggota komite.
Setelah prosesi pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh seluruh anggota Komite Reformasi Polri bersama Presiden Prabowo Subianto.
Para anggota komite hadir dengan mengenakan jas hitam, dasi biru muda, dan peci hitam, sementara Presiden Prabowo berdiri di hadapan mereka dengan sikap hormat, menandai simbol komitmen bersama antara pemerintah dan kepolisian untuk mendorong tata kelola yang lebih baik.
Berikut susunan lengkap anggota Komite Percepatan Reformasi Polri:
- Mahfud MD, mantan Menko Polhukam
- Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum dan HAM
- Otto Hasibuan, Wakil Menko Kumham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri dan mantan Kapolri
- Idham Aziz, mantan Kapolri
- Badrodin Haiti, mantan Kapolri
- Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri
- Listyo Sigit Prabowo, Kapolri
Komite ini akan berperan dalam menyusun kebijakan strategis untuk peningkatan tata kelola, pengawasan internal, serta transformasi budaya organisasi di tubuh Polri. Selain itu, komite juga diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam memastikan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum di lingkungan kepolisian.
Dengan pelantikan ini, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri serta memastikan bahwa reformasi sektor penegakan hukum berjalan sesuai dengan semangat demokrasi dan keadilan. (Red)
